ANALISIS
TENTANG BEBAS NYA MANTAN KETUA KPK ANTASARI AZHAR
Bebasnya
mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar,
setelah 7 tahun mendekam di penjara disambut hangat oleh banyak pihak. Sambutan
itu di antaranya muncul dari penyidik KPK yang juga sempat terkena
kriminalisasi, Novel Baswedan. Sekedar mengingatkan Pada tahun 2010, Antasari
divonis penjara selama 18 tahun dalam kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali
Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, yang terjadi pada Maret 2009. Meski Antasari
mati-matian membantahnya, ia tetap dibui. Seiring waktu berjalan, banyak
keganjilan terungkap ke publik yang menimbulkan dugaan kuat bahwa Antasari
bukanlah aktor intelektual sebenarnya di balik pembunuhan Nasrudin. Setelah
menjalani 2/3 masa hukuman termasuk menerima remisi, Antasari pun mendapat
Pembebasan Bersyarat tepat di peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal
10 November 2016. Antasari resmi merasakan udara bebas setelah menjalani
hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan. Kepada awak media yang menunggunya di
luar Lapas Kelas 1 Tangerang kemarin, Antasari menyatakan alasannya mengapa ia
mau dipenjara selama tujuh tahun lebih. Padahal ia keukeuh menyatakan tidak
melakukan pembunuhan seperti yang didakwa jaksa.
“Saya
mau masuk penjara karena ada putusan pengadilan. Sehingga saya menjalankannya,
“ ujar Antasari di Lapas Kelas 1 Tangerang. Antasari menjelaskan, dirinya
menjalani hukuman itu bukan karena perbuatan yang didakwakan dan tuduhan
melakukan pembunuhan itu. Namun sebagai aparat penegak hukum, ia harus
menjalankan putusan putusan pengadilan. Sebelum bebas bersyarat, Antasari
menjalani asimilasi di kantor notaris Handoko Halim di Tangerang selam setahun
sejak 13 Agustus 2015, Meski bebas bersyarat dia masih diwajibkan melapor
sebulan sekali ke Lapas Tangerang. Seharusnya sebelum diputuskan suatu perkara
pindana yang dituduhkan sebaiknya para penegak hukum harus menelaah
pertimbangan untuk kasus hukum yang dilakukan mantan ketua KPK yakni Antasari
Azhar. Karena menurut faktanya banyak terjadi kejanggalan terhadap kasus ini.
Berbagai pihak pun meragukan apakah benar mantan ketua KPK Antasari Azhar
melakukan pembunuhan terhadap rekan sekaligus sahabatnya yakni Nasrudin.
Apalagi barang bukti yang masih diragukan kebenarannya.
Untuk itu, perlu adanya lembaga hukum yang mendampingi kasus
Antasari Azhar supaya kasus tersebut bisa terbuka secara jelas ke depan publik.
Masyarakat pun juga bisa menilai mana yang benar apakah kasus tersebut hanyalah
direkayasa oleh sebagian kepentingan pihak yang tidak suka terhadap mantan
ketua KPK Antasari Azhar. Ataukah benar-benar kasus tersebut memang nyata bahwa
mantan ketua KPK Antasari Azharlah yang membunuh Nasrudin, bos PT Putra
Rajawali Banjaran karena masalah hal wanita. Disini peran pemerintah juga
sangatlah penting untuk menjunjung tinggi persatuan serta rasa keadilan sosial,
hukum maupun HAM. Pemerintah disini dituntut adil dalam melihat perspektif.
Jadi, tidak memihak satu sama lain karena mengikuti ego kepentingan pihak-pihak
tertentu. Seandainya pemerintah dapat melihatnya serta adanya tindakan adil
maka peran masyarakat umum menjadi respect terhadap pemerintah yang dapat
menimbulkan dampak apresiasi penilaian akan citra perlindungan terhadap HAM,
Hukum serta keadilan yang sama di muka umum dan tentunya citra yang baik
di Pemerintahan.
Pendapat pribadi saya : Saya sangat senang dengan kebebasan Bapak Antasari Azhar, sehingga kasus kasus korupsi yang belum terbongkar bisa segera di selesaikan dan PARA KORUPTOR di Indonesia bisa di lenyapkan sesegera mungkin demi Indoinesia Bersih Tanpa Koruptor.
Pendapat pribadi saya : Saya sangat senang dengan kebebasan Bapak Antasari Azhar, sehingga kasus kasus korupsi yang belum terbongkar bisa segera di selesaikan dan PARA KORUPTOR di Indonesia bisa di lenyapkan sesegera mungkin demi Indoinesia Bersih Tanpa Koruptor.
Sumber
:
Koran
Warta Kota/2016/11/11
Komentar
Posting Komentar